Jangan Keliru! Kenali Perbedaan PPN dan Pajak Restoran di Setruk Makan Kamu

Pernahkah Kamu makan di restoran dan melihat setruk tertulis PPN 11 persen, sementara di tempat lain tercantum Pajak Restoran 10 persen? Banyak orang mengira keduanya pajak yang sama, padahal keduanya memiliki dasar hukum dan fungsi yang berbeda. Memahami perbedaan jenis pajak ini penting bagi konsumen agar tahu apa yang dibayarkan, dan penting bagi pelaku usaha agar tidak keliru saat memungut atau melaporkan pajak. Yuk kita bahas bersama apa itu PPN, apa itu PB1, dan apa perbedaan keduanya!

Pajak Konsumsi di Indonesia

Ketika kita makan di restoran, belanja online, ataupun membeli berbagai barang dan jasa, seringkali terdapat komponen pajak yang harus kita bayar. Di Indonesia, pajak yang dibebankan kepada konsumen dalam transaksi seperti ini dikenal sebagai pajak konsumsi. Pajak konsumsi adalah pajak yang dikenakan pada barang atau jasa saat dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatur pola konsumsi dan sebagai sumber pendapatan negara maupun daerah.

Namun, banyak orang belum menyadari bahwa terdapat berbagai jenis pajak konsumsi yang berlaku, tergantung pada jenis usaha dan transaksi yang dilakukan. Berikut dua jenis pajak konsumsi yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari:

• PPN atau Pajak Pertambahan Nilai, yang dipungut oleh pemerintah pusat atas penjualan hampir semua barang dan jasa.
• PB1 atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang di tingkat daerah sering diterapkan sebagai Pajak Restoran atas penjualan makanan dan minuman.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di Indonesia. PPN termasuk pajak tidak langsung, artinya pajak ini sebenarnya dibayar oleh konsumen akhir saat membeli barang atau jasa kena pajak, meski yang memungut dan menyetor ke pemerintah adalah pelaku usaha. Hampir semua barang dan jasa yang dijual di dalam negeri termasuk objek PPN, kecuali beberapa jenis barang dan jasa tertentu yang dikecualikan oleh pemerintah, seperti kebutuhan pokok atau sembako.

PPN dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi, dari produsen, distributor, hingga penjual akhir. Namun, PPN hanya dikenakan atas nilai tambah di setiap tahapnya sehingga menghindari pajak berganda. Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting, digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik.

Karakteristik PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis pajak lain. Berikut ini adalah karakteristik utama PPN yang penting untuk diketahui:

• Pajak Tidak Langsung

PPN sebenarnya dibayar oleh konsumen akhir, meskipun pelaku usaha yang bertugas memungut dan menyetorkan pajak tersebut kepada pemerintah.

• Objektif

Pemungutan PPN didasarkan pada objek pajak, yaitu barang dan jasa kena pajak, tanpa mempertimbangkan siapa pelaku usaha yang terlibat.

• Multi Tahap

PPN dikenakan pada setiap tahap dalam rantai produksi dan distribusi, tetapi hanya atas nilai tambah yang terjadi di setiap tahap tersebut.

• Berdasarkan Konsumsi

PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang terjadi di dalam negeri.

• Menghindari Pajak Berganda

Karena PPN hanya dikenakan atas nilai tambah, maka pengenaan pajak berganda dapat dicegah secara efektif.

• Faktur Pajak sebagai Bukti

Setiap transaksi yang dikenakan PPN wajib disertai faktur pajak resmi sebagai bukti pemungutan pajak.

• Bersifat Netral

PPN diterapkan secara adil pada semua barang dan jasa, tanpa membedakan siapa subjek pajaknya.

Tarif dan Penerapan PPN

Tarif umum PPN saat ini adalah 11%, mulai diberlakukan sejak April 2022. Namun, pemerintah juga menetapkan tarif khusus sebesar 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025 untuk barang dan jasa mewah, seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan rumah mewah dengan harga diatas Rp30 miliar. Tarif khusus ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mengatur konsumsi barang mewah agar lebih terkendali.

Sementara itu, barang dan jasa kebutuhan pokok tetap dibebaskan atau dikenakan tarif nol persen. Dengan demikian, kebijakan PPN tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

Contoh perhitungan:

Misalnya Kamu membeli barang dengan harga Rp1.000.000 yang dikenakan tarif PPN 11%. Maka PPN yang harus dibayar adalah:

 Rp1.000.000 × 11% = Rp110.000

Jadi, total pembayaran Kamu adalah Rp1.000.000 + Rp110.000 = Rp1.110.000.

Jika Kamu membeli rumah mewah seharga Rp35.000.000.000, maka PPN yang harus dibayar adalah:

 Rp35.000.000.000 × 12% = Rp4.200.000.000

Sehingga total pembayaran menjadi Rp35.000.000.000 + Rp4.200.000.000 = Rp39.200.000.000.

Pemungutan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pelaku usaha yang memenuhi syarat tertentu untuk memungut dan menyetor PPN ke kas negara sesuai periode yang ditentukan. Setiap transaksi kena PPN wajib disertai dengan penerbitan faktur pajak resmi. Faktur ini sangat penting karena berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak, serta membantu konsumen dan pelaku usaha lain dalam mengklaim pajak masukan sebagai bagian dari administrasi perpajakan.

Itu dia penjelasan mengenai PPN yang sering kita temui di berbagai transaksi. Tapi, bagaimana dengan pajak yang muncul saat kita makan di restoran? Jangan bingung dulu, ada yang namanya Pajak Restoran atau PB1. Yuk, kita bahas perbedaannya supaya makin paham!

Pajak Restoran (PB1)

Pengertian PB1

PB atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu, lebih dikenal masyarakat sebagai Pajak Restoran. Pajak ini dikenakan atas penjualan makanan dan minuman yang disajikan oleh berbagai jenis usaha kuliner, baik untuk dikonsumsi di tempat, dibawa pulang, maupun disajikan lewat layanan katering.

PB1 merupakan bagian dari Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda), serta menjadi sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai program publik, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan sektor pariwisata.

Di berbagai daerah, PB1 juga dikenal dengan sebutan Pajak atas Jasa Makanan dan Minuman. Secara hukum, pajak ini merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam kerangka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dasar hukum PB1 

Pemungutan PB1 didasarkan pada:

• Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sebagai landasan pemungutan pajak oleh Pemda.
• Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing wilayah, yang mengatur secara teknis besaran tarif, pelaporan, dan mekanisme pemungutannya.

Dengan memahami keberadaan PB1, masyarakat sebagai konsumen menjadi lebih sadar atas pajak yang dibayarkan, sementara pelaku usaha dapat lebih tertib dalam pelaporan dan kontribusi pajak untuk pembangunan daerah.

Pemungutan dan Objek Pajak

Pajak Restoran dipungut oleh Pemerintah Daerah, melalui ketentuan yang ditetapkan dalam Perda. Pajak ini dikenakan atas penjualan makanan dan minuman yang dilakukan oleh berbagai jenis tempat usaha, meliputi:

• Restoran.
• Rumah makan.
• Kafe.
• Katering.
• Tempat lain yang menyediakan jasa makanan dan minuman.

PB1 berlaku baik atas makanan dan minuman yang dikonsumsi langsung di tempat maupun atas layanan antar (delivery) atau dibawa pulang (takeaway).

Tarif dan Penerapan

Tarif umum PB1 biasanya sebesar 10% dari nilai penjualan makanan dan minuman. Namun, tarif ini dapat bervariasi antar daerah sesuai dengan kebijakan masing-masing Perda. Beberapa daerah bisa menetapkan tarif yang lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada kondisi ekonomi lokal.

Contoh perhitungan:

Jika Kamu makan di restoran dengan tagihan sebesar Rp500.000, maka Pajak Restoran (PB1) yang dikenakan adalah:

Rp500.000 × 10% = Rp50.000

Sehingga total yang perlu Kamu bayarkan adalah Rp500.000 + Rp50.000 = Rp550.000.

Pencatatan dan Pelaporan Pajak

Berbeda dengan PPN, pemungutan PB1 tidak memerlukan Faktur Pajak. Pajak ini cukup dicantumkan secara terpisah dan jelas di dalam setruk atau kuitansi sebagai Pajak Restoran. Hal ini penting untuk:

• Memberikan transparansi harga kepada konsumen.
• Memastikan pelaku usaha mematuhi ketentuan administrasi perpajakan daerah.
• Memudahkan Pemda dalam mengawasi pelaporan dan penyetoran pajak.
• Pengusaha di sektor makanan dan minuman wajib:
• Memungut PB1 dari konsumen.
• Melaporkan pajak yang dipungut.
• Menyetorkan PB1 ke kas daerah sesuai jadwal pelaporan yang telah ditetapkan.
• Perbedaan PPN dan PB1

Meski keduanya adalah pajak konsumsi yang dibayar oleh konsumen, PPN dan PB1 memiliki perbedaan mendasar dari segi cakupan, pemungutan, dan penerapannya.

PPN adalah pajak nasional yang dikenakan atas hampir semua barang dan jasa di seluruh Indonesia. Pajak ini dipungut oleh pelaku usaha berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan disetorkan ke pemerintah pusat.

Sementara itu, PB1 atau Pajak Restoran adalah pajak daerah yang khusus dikenakan atas penjualan makanan dan minuman yang disajikan di tempat, seperti restoran, kafe, dan rumah makan. Pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi bagian dari pendapatan asli daerah.

Karena itu, saat Kamu makan di restoran, pada setruk makan Kamu mungkin akan melihat:

PPN 11% → jika restoran tersebut berstatus PKP, atau

Pajak Restoran 10% (PB1) → jika restoran tidak PKP dan mengikuti aturan pajak daerah.

Berikut ringkasan perbedaannya:

Isu PPN pada Setruk Restoran Non-PKP

Dalam praktiknya, banyak restoran yang belum berstatus Pengusaha Kena Pajak (non-PKP) masih mencantumkan PPN pada setruk pembayaran pelanggan. Padahal, secara aturan, restoran non-PKP tidak diwajibkan memungut PPN, melainkan harus memungut Pajak Restoran (PB1) yang merupakan pajak daerah. PB1 dikenakan atas jasa makanan dan minuman yang disajikan di tempat dengan tarif yang biasanya ditetapkan sekitar 10%, sementara PPN adalah pajak nasional yang berlaku untuk pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP.

Fenomena ini menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Sebagai contoh, sebuah restoran non-PKP di Jakarta pernah mencantumkan PPN 10% pada setruk, padahal seharusnya hanya memungut PB1. Konsumen pun merasa dirugikan karena membayar pajak yang tidak semestinya dan kurang memahami perbedaan kedua jenis pajak tersebut.

Dari sisi pelaku usaha, kesalahan pencantuman ini berpotensi membawa risiko hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, penting bagi restoran dan pelaku usaha terkait untuk memahami perbedaan antara PPN dan PB1 dengan baik, serta menerapkan ketentuan pemungutan pajak secara tepat. Pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Pajak juga perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan agar kebingungan dan pelanggaran semacam ini dapat diminimalisir. Dengan pemahaman dan penerapan yang benar, hak konsumen terlindungi dan pelaku usaha pun dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan sesuai, sehingga sistem pajak berjalan efektif dan adil.

Mengapa Memahami PPN dan PB1 Itu Penting ?

Memahami perbedaan antara PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PB1 (Pajak Restoran) sangat penting bagi pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha harus memungut pajak yang tepat sesuai aturan, agar tidak salah dalam pencatatan dan menghindari risiko hukum. Sementara itu, konsumen berhak tahu pajak apa saja yang dibebankan pada mereka saat membeli makanan atau minuman di restoran. Dengan pemahaman yang jelas, sistem perpajakan akan berjalan lebih efektif, adil, dan mendukung pembangunan negara serta pelayanan publik yang lebih baik.

Referensi:

Klik Pajak. (n.d.). Pajak Restoran dan Hotel: Tarif, Perhitungan, Bayar dan Lapor. Diakses dari https://klikpajak.id/blog/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor-pb1/

OCBC. (2024). PB1 atau Pajak Restoran: Kenali Perbedaannya dengan PPN. Diakses dari https://www.ocbc.id/id/article/2024/02/15/pb1-adalah

TLC FEB UM. (2023). Pajak Restoran. Diakses dari http://tlc.fe.um.ac.id/2023/08/17/pajak-restoran/

Bizhare. (n.d.). PB1 (Pajak Restoran): Panduan Lengkap dan Cara Menghitungnya. Diakses dari https://www.bizhare.id/media/keuangan/pajak-restoran-pb1

Pajak.go.id. (n.d.). Yuk Kenali Perbedaan PPN dan Pajak Restoran. Diakses dari https://pajak.go.id/id/artikel/yuk-kenali-perbedaan-ppn-dan-pajak-restoran

Glints. (n.d.). Pajak Restoran: Pengertian, Tarif, dan Perhitungannya. Diakses dari https://employers.glints.com/id-id/blog/pajak-restoran/

GoBiz. (n.d.). Apa itu Pajak Restoran (PB1) & Cara Menghitungnya. Diakses dari https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/pajak-restoran-pb1-cara-menghitungnya/

Opaper App. (n.d.). Memahami Pajak PB1: Panduan Lengkap. Diakses dari https://www.opaper.app/blog/memahami-pajak-pb1

Rnow Consulting. (n.d.). Jangan Sampai Salah, Pajak Restoran (PB1) Berbeda dengan PPN. Diakses dari https://www.rnowconsulting.com/id/content/3216/jangan-salah-pb1-berbeda-dengan-ppn

Hukumonline. (n.d.). Cara Menghitung Biaya Pajak Restoran. Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghitung-biaya-pajak-restoran-lt5faba191bbdee/

Detik Finance. (2021). Isu PPN di Struk Restoran: Apa Saja yang Harus Diketahui. Diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5701234/ppn-di-struk-restoran-apa-saja-yang-harus-diketahui

Kompas. (2021). Kebingungan Pajak Restoran: PPN vs PB1. Diakses dari https://www.kompas.com/ekonomi/read/2021/10/12/120000926/kebingungan-pajak-restoran-ppn-vs-pb